Tarif layanan blu
WebTARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan … WebAdapun untuk tarif layanan penunjang, meliputi penggunaan lahan ruangan, gedung, dan bangunan, penggunaan peralatan dan mesin, penggunaan laboratorium, serta …
Tarif layanan blu
Did you know?
WebMar 16, 2024 · Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH. "Diterbitkannya Peraturan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH tersebut selanjutnya wajib dipedomani … WebDownload PMK Nomor 104/PMK.05/2024 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum Nasional pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
WebApr 18, 2024 · Tarif layanan lebih kecil dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan. Tarif layanan sebagaimana ditetapkan dengan … WebMar 16, 2024 · Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun …
WebDec 12, 2024 · Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH. "Diterbitkannya Peraturan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH tersebut selanjutnya wajib dipedomani … WebMar 20, 2024 · "Penetapan peraturan tarif layanan juga wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia," jelas Aqil. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 tahun 2024 mengatur bahwa tarif layanan BLU BPJPH terdiri atas dua jenis, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.
WebBerdasarkan ketentuan terbaru, ada dua jenis tarif layanan BLU BPJPH. Pertama, tarif layanan utama BPJPH yang terdiri atas: sertifikasi halal barang dan jasa; akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); registrasi auditor halal; layanan pelatihan auditor dan penyelia halal; serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal.
WebTARIF LAYANAN BLU – PUSAT INVESTASI PEMERINTAH – KEMENTERIAN KEUANGAN. 2024. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) NO. 1/PMK.05/2024, BN.2024/NO. 21, https:jdih.kemenkeu.go.id : 10 Hlm. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) TENTANG Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah … the watermark at broadway cityviewthe watermark at 3030 park bridgeport ctWebBadan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal the watermark at napa valley senior livingWebTARIF BLU TEKMIRA. Keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 05.K/KP.05/DBR.U/2024 Tentang Tarif Layanan, dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Balai Besar … the watermark at park laneWebPMK No. 23/PMK.05/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan the watermark at logan square philadelphia paWebOct 22, 2024 · dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Dengan fleksibilitas yang diberikan melalui PPK-BLU, satuan kerja (satker) pemerintah … the watermark collection londonWebFeb 17, 2024 · Dalam menentukan tarif layanan BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada kepala daerah melalui kepala daerah dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pemimpin DPRD dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat. the watermark group